Pengangguran dan Inflasi

PENGANGGURAN

             Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.

I.             JENIS-JENIS PENGANGGURAN

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

1.         Pengangguran Terselubung (Disguissed Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.

2.         Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

3.         Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Macam-macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya dikelompokkan menjadi beberapa  jenis, yaitu  :

a)         Pengangguran konjungtural (Cycle Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.

b)        Pengangguran struktural (Struktural Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktuiral bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti :

                                            i.         Akibat permintaan berkurang

                                          ii.         Akibat kemajuan dan pengguanaan teknologi

                                        iii.         Akibat kebijakan pemerintah

c)         Pengangguran friksional  (Frictional Unemployment) adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela.

d)        Pengangguran musiman adalah pengangguran yang muncul akibat pergantian musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen.

e)         Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin

f)         Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian (karena terjadi resesi). Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (aggrerat demand).

II.         SEBAB-SEBAB TERJADINYA PENGGANGURAN

              Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengganguran   adalah sebagai berikut:

1.         Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja

Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.

2.         Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang

3.         Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang

       Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.

4.         Meningkatnya peranan dan aspirasi  Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia

5.         Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang

Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

III.      DAMPAK-DAMPAK PENGANGGURAN TERHADAP PEREKONOMIAN

Untuk mengetahui dampak pengganguran terhadap per-ekonomian kita perlu mengelompokkan pengaruh pengganguran terhadap dua aspek ekonomi , yaitu:

1.        Dampak Pengangguran terhadap  Perekonomian suatu Negara

Tujuan  akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengganguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

                                            i.              Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.

                                          ii.              Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sector pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian me-nurun  sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.

                                        iii.              Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menye-babkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu. 

2.             Dampak pengangguran terhadap Individu yang Meng-alaminya dan Masyarakat

Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya:

a)        Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian

b)        Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan

c)        Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan social politik. 

IV.          KEBIJAKAN – KEBIJAKAN PENGANGGURAN

Adanya bermacam-macam pengangguran membutuh-kan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sbb : 

A.            Cara Mengatasi Pengangguran Struktural

                                                     i.Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja

                                                   ii.Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sector ekonomi yang kekurangan

                                                 iii.Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan

                                                 iv.Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

B.            Cara Mengatasi Pengangguran Friksional

                                                     i.Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya

                                                   ii.Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru

                                                 iii.Menggalakkan pengembangan sector  Informal, seperti home indiustri

                                                 iv.Menggalakkan program transmigrasi untuk me-nyerap tenaga kerja di sector agraris dan sector formal lainnya

                                                   v.Pembukaan proyek-proyek umum oleh peme-rintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

C.            Cara Mengatasi Pengangguran Musiman.

                                                     i.Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sector lain, dan

                                                   ii.Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

D.           Cara mengatasi Pengangguran Siklus

                                                    i. Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan

                                                  ii. Meningkatkan daya beli Masyarakat.

INFLASI

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga - harga yang berlaku dalam  suatu peekonomian.

Inflasi dapat digolongkan menjadi berikut ini :

A.           Penggolongan didasarkan pada parah tidaknya inflasi :

1)             Inflasi ringan (dibawah 10% setahun).

2)             Inflasi sedang (antara 10-30% setahun).

3)             Inflasi berat(antara 30%-100% setahun).

4)             Hiperinflasi (diatas 100% setahun).

B.            Penggolongan didasarkan pada sumber penyebabnya

Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum. Di kelas satu telah dipelajari bahwa harga umum. Telah dipelajari bahwa harga umum ditentukan oleh permintaan dan penawaran agregat maka inflai dapat disebabkan oleh permintaan dan atau penawaran agregat.

                                           I.              Inflasi permintaan : inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan barang terlalu kuat. Inflasi ini disebut demand pull inflation.

                                        II.              Inflasi biaya : inflasi ini timbul karena kenaikan ongkos produksi. Inflasi ini disebut cost push inflation atau supply inflation.

                                     III.              Inflasi campuran : kedua macam inflasi yang dibahas diatas jarang sekali dijumpai dalam praktek yang murni.

C.            Penggolongan inflasi didasarkan pada asal inflasi

                                            i.              Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation) : inflasi ini semata-mata disebabkan dari dalam negeri.adapun penyebabnya antara lain misalnya karena deficit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, kenaikan upah, gagal panen dan lain-lain.

                                          ii.              Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation). : inflasi ini disebabkan karena naiknya harga barang-barang impor.hal ini terjadi karena biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau karena adanya kenaikan tariff impor barang.

Keterkaitan antara Pengangguran dan Inflasi

Keterkaitan pengangguran dan inflasi secara mudah dapat dilihat dari Kurva Philips. Kurva Philips adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi di sebuah negara. Menurut Kurva Philips, hubungan keduanya adalah berbanding negatif. Jadi ketika inflasi naik, maka pengangguran turun. Dan ketika inflasi turun, maka pengangguran naik jumlahnya. Kedua poin dalam makroekonomi ini menjadi pilihan yang begitu rumit.

Kita ingin menurunkan inflasi, namun di saat yang sama hal itu akan menyebabkan jumlah pengangguran bertambah. Kita ingin mengurangi pengangguran, namun di saat yang sama hal itu akan menyebabkan inflasi menjadi tinggi. Lalu? Pilih yang mana dong?

Tiap negara punya prioritasnya masing-masing (sebab pola kurva phillips tiap negara juga berbeda-beda), meskipun kedua hal ini (inflasi maupun pengangguran) sama-sama penting. Mau contoh?

Indonesia: Inflation Targetting

Indonesia. Ya, negara kita ini cenderung memilih mengatur inflasi ketimbang pengangguran. That's why setiap tahunnya pemerintah kita lebih gencar mengumumkan target inflasi tahun depan. Dan di akhir periode pula, keberhasilan perekonomian selalu diukur dengan tercapainya target inflasi atau tidak. Belum pernah saya mendengar kehebohan pemerintah kita mengumumkan target pengurangan tingkat pengangguran di awal tahun dan mengumumkan realisasinya di akhir tahun (meskipun laporan statistikanya memang ada). Mungkin pengangguran hanya sekedar data statistika yang urgensinya masih kalah jauh ketimbang inflasi.

Inflasi sebagai salah satu dinamika perekonomian adalah hal yang diprioritaskan pemerintah sebab dampaknya langsung terasa di masyarakat. Seperti itu yang sering kita dengar dan kita baca di berbagai media. Iya benar. Hal itu memang benar. Ketika inflasi tinggi, maka harga-harga barang yang tinggi akan menyebabkan masyakat kita semakin tercekik dengan sulitnya memenuhi berbagai kebutuhan pokoknya. Singkatnya, inflasi dirasakan dalam jangka pendek dan memiliki efek langsung (direct effect).

Lalu, bagaimana dengan pengangguran? Pengangguran seringkali tidak menjadi prioritas utama sebab efek pengangguran tidaklah dirasakan langsung oleh masyarakat (indirect effect). Dampak yang ditimbulkan dari banyaknya pengangguran pun tidak dirasakan dalam jangka pendek, melainkan dalam jangka panjang. Walaupun demikian, jangan dianggap dampak dari melubernya pengangguran tidaklah dahsyat.

Islandia: Unemployment Targetting

Dari apa yang saya baca di buku The Geography of Bliss, saya menemukan kejutan bahwa Islandia, negara yang langitnya selalu hitam kelam di musim dingin, ternyata lebih memilih memprioritaskan mengurangi jumlah pengangguran ketimbang inflasi. Maka jangan heran dengan harga-harga yang mahal di Islandia.

Menyarikan dari apa yang ditulis oleh Eric Weiner, bagi mereka (warga Islandia), inflasi merupakan cubitan kolektif. Cubitan itu dirasakan oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Sedangkan pengangguran adalah cubitan selektif. Cubitan yang hanya dirasakan oleh orang tertentu saja. Bagi mereka itu adalah sebuah ketidakadilan. Maka jangan heran, di Islandia, jika tingkat pengangguran mencapai 5%, itu dianggap skandal nasional dan presiden harus diturunkan.

Bagaimana dengan Indonesia? Apa jadinya ketika unemployment targetting dijadikan indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah mengendalikan perekonomian setiap tahunnya? Mungkin nggak ada yang mau jadi presiden karena jumlah rakyat Indonesia ada ratusan juta (yang berarti bila ada 5% jumlah pengangguran, itu sudah termasuk dalam kategori sangat banyak).

sumber :
1. google, pengangguran
2. google, inflasi
3. http://ekonomgila.blogspot.com/2012/03/kurva-philips.html

STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA – STRATEGI PEMBANGUNAN DENGAN PEMERATAAN

A.       Pemerataan Pembangunan

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila diarahkan pada perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kaitan itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan   yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 34 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Selaras dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengarahkan agar pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek perta¬hanan keamanan, serta merupakan kehendak seluruh bangsa untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata, untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram, dan rasa ke-adilan bagi seluruh rakyat.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan, antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan bagi pengembangan pribadi warga negara. Pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air, di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan serta dan menikmati hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara, serta menuju pada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan materiil dan spiritual.

Pembangunan yang merata materiil adalah perwujudan Kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi hams serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, dan mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta memiliki kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

Pembangunan yang merata spiritual adalah pembangunan yang merata bagi masyarakat dalam pengembangan rohani, budaya, dan rasa kesetiakawanan sosialnya, yang tercermin dalam keselarasan hubungan antara manusia dan Tuhannya, antara sesama manusia, serta antara manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Keselarasan hubungan ini dalam pembangunan nasional merupakan perwujudan kesatuan politik dan sosial wilayah Kepulauan Nusantara, bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang merata dan seimbang, serta ada keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Rasa keadilan, keamanan, ketenteraman, dan kemajuan dari pembangunan dirasakan merata oleh seluruh rakyat sesuai dengan peran serta dan sumbangannya dalam pembangunan.

B.       Indonesia Memerlukan Strategi Pembangunan

Indonesia memerlukan strategi pembangunan baru, yang menekankan keterlibatan semua lapisan masyarakat dan mengutamakan kepentingan nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat menjadi 6,5 persen pada kuartal ketiga tahun 2011 akan tetapi masyarakat belum juga merasakan kesejahteraan. Direktur Econit, Hendri Saparini mengatakan Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asean yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin yang tinggal di Indonesia pada tahun 2011 hanya sekitar 30 juta. Namun, Bank Dunia melaporkan bahwa jumlah orang Indonesia yang bisa dikatakan untuk hidup dekat dengan garis kemiskinan sebesar 40 persen dari populasi. Mengutip data United Nations Development Program (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia juga berada di bawah standar dunia.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat menjadi 6,5 persen pada kuartal ketiga tahun 2011 akan tetapi masyarakat belum juga merasakan kesejahteraan," kata Saparini di Malaysia dalam seminar "Optimisme Ekonomi Indonesia 2012: Antara Tekanan, Ketidakstabilan dan Ketidakadilan" yang diselenggarakan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia, hari ini.

Dalam rilis PPI Malaysia yang dikirim hari ini, Hendri juga menyampaikan adanya data yang kontradiktif dan fakta. "Dapat dimengerti bila orang mempertanyakan angka-angka BPS dan kredibilitas, serta 6,5 persen pertumbuhan diklaim oleh pemerintah. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi secara eksklusif. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara signifikan.

Tidak ada pilihan lain bagi pemerintah, untuk dengan jujur mengakui bahwa  pembangunan saat ini ekonomi negara sedang salah arah. "Indonesia memerlukan strategi pembangunan baru, yang menekankan keterlibatan semua lapisan masyarakat dan mengutamakan kepentingan nasional," tuturnya. Ketua Umum PPI Malaysia, Zulham Effendi, mengatakan kajian ini juga merupakan tahap awal pendalaman permasalahan Bangsa Indonesia, yang nanti akan dibahas pada Kongres Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) se-dunia 2012 pada tanggal 16-19 Februari 2012 di Kuala Lumpur. Pada kongres tersebut rencananya akan dihadiri sekitar 40 PPI Negara dan 10 Badan Esekutif Mahasiswa sebagai peninjau.

Penerapan kebijaksanaan pemerataan melalui delapan jalur pemerataan dalam kenyataan berkaitan dengan kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Mengikuti alur delapan jalur pemerataan, di bawah ini akan diuraikan secara singkat upaya pemerataan dan penanggulangan kemiskinan dalam PJP I (Pembangunan Jangka Panjang I).

Dalam mengatasi masalah kebutuhan pangan rakyat banyak, pembangunan pertanian terutama melalui revolusi hijau di bidang pertanian tanaman pangan padi, yang dilakukan dengan pola bimbingan massal (bimas), telah berhasil meningkatkan produksi dengan laju yang mencapai dua kali lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk. Keberhasilan dalam produksi pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan inilah yang akhirnya dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Selanjutnya, keberhasilan peningkatan produksi padi melalui pola bimas itu diterapkan pula dalam mengembangkan komoditas lain seperti palawija, peternakan, perikanan, dan beberapa komoditas perkebunan.

Dalam PJP I, pembangunan perumahan, khususnya bagi golongan penduduk berpendapatan rendah juga diberi perhatian, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pembangunan rumah layak dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat luas meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Di kota-kota dan sekitarnya dibangun tipe perumahan, yaitu rumah susun. (rusun), rumah sederhana (RS), dan rumah sangat sederhana (RSS). Di perkotaan dilakukan program perbaikan kampung sedang di desa dilakukan program pemugaran perumahan. Penyediaan rumah dilengkapi dengan fasilitas lingkungan yang dibutuhkan, di antaranya jalan, sarana air bersih, listrik, dan fasilitas umum lainnya. Aspek penting dalam pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan ialah pemerataan pendidikan, terutama pendidikan dasar. Untuk memeratakan pelayanan kesehatan telah dibangun 25.223 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan puskesmas pembantu serta pengadaan lebih dari 5.000 buah puskesmas keli¬ling bagi daerah-daerah terpencil atau daerah yang sulit dijangkau. Untuk lebih meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan, teruta¬ma pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, telah dibentuk lebih dari 241.000 pos pelayanan terpadu yang memadukan pelayanan kesehatan dengan keluarga berencana (KB).

Pembangunan yang dilaksanakan melalui program sektoral, regional, dan khusus, termasuk Inpres Bantuan Pembangunan Daerah dan Desa, di samping makin meningkatkan penyebaran investasi di berbagai sektor, juga memperluas jangkauan wilayah pembangunan dan sekaligus makin merangsang swadaya dan krea¬tivitas masyarakat di daerah. Peningkatan pembangunan daerah telah makin mendorong berkembangnya otonomi daerah secara lebih nyata, lebih dinamis, dan lebih bertanggung jawab. Dalam kaitan ini, pelaksanaan program transmigrasi dalam PJP I telah berhasil membuka lahan pertanian pangan dan komoditas pertanian lainnya, serta telah berhasil menyediakan lapangan kerja baru bagi sekitar 1,5 juta kepala keluarga (KK) dan menghidupi lebih kurang 8 juta jiwa. Dengan demikian, program transmigrasi telah mengembangkan potensi daerah, khususnya wilayah di luar Jawa dan perdesaan, sehingga memberikan sumbangan bagi upaya pemerataan pembangunan antardaerah dan sekaligus mengurangi jumlah penduduk miskin.

C.       Pemerintah Menargetkan Perumbuhan Ekonomi Tahun ini Sebesar 6,7 persen.

Pemerintah menyiapkan strategi peningkatan investasi untuk mencapai target pertumbuhan 2012 sebesar 6,7 persen, seiring melemahnya ekspor Indonesia. Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro menuturkan, peningkatan investasi dilakukan, baik pada sektor swasta maupun publik. "Misalnya melalui belanja modal. Jadi, belanja modal di APBN harus di optimalkan," ujarnya saat ditemui seusai acara seminar di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 6 Februari 2012.

Peningkatan investasi ini, lanjutnya, diupayakan dengan memberi kepastian baiknya iklim investasi pada para investor. Aspek-aspek seperti perburuhan, kepastian hukum, kemudahan perizinan serta peningkatan insentif fiskal perlu dijaga stabilitasnya. "Intinya, kalau kita lihat FDI (investasi langsung asing)-nya masih bagus dan animo adanyainvestment grade juga masih tinggi. Ini kita manfaatkan dengan menjaga iklim investasi.

Selain investasi, tambah Bambang, pemerintah juga akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Pemerintah berharap, peningkatan konsumsi masyarakat menjadi enam persen pada tahun ini. Pengoptimalan sisa anggaran untuk memperbesar kuantitas proyek dan infrastruktur, lanjutnya, juga menjadi stimulus pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

D.       Ekonomi Indonesia 2012 Membaik

Peneliti dari tim Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) FEB UGM, Anggito Abimanyu mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional 2012 bisa dijaga, sepanjang pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat terkait antisipasi lesunya ekonomi dunia, kebijakan bahan bakar minyak (BBM) dan produksi pangan. Perekonomian dunia sendiri diperkirakan lesu dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang turun dari 4% pada 2011 menjadi 3,5-4% pada 2012. Perlambatan ini akan berpengaruh pada volume perdagangan dunia yang diproyeksikan 5,8% pada 2012.

“Sebenarnya Indonesia bisa memanfaatkan tantangan krisis perekonomian dunia menjadi peluang dengan cara mengatasi permasalahan struktural yang ada,”ungkapnya saat menjelaskan outlook perekonomian 2012 dari tim P2EB di Pertamina Tower Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, hari ini. Dia menjelaskan berbagai strategi untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi dunia, dalam hal perdagangan misalnya perlu reorientasi dan perluasan pasar ekspor ke Cina, Asia, dan pasar domestik sebagai antisipasi dampak penurunan kinerja ekspor Indonesia.

“Langkah lainnya pemerintah perlu melakukan percepatan pembahasan Undang-undang jaring pengaman sistem keuangan yang penting sebagai instrument antisipasi krisis global. Menurutnya, untuk menyerap masuknya modal jangka pendek, perlu melaksanakan IPO dan penyediaan instrumen investasi jangka panjang. Ke depan, pemerintah juga perlu mengatasi suku bunga bank yang terhitung masih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Caranya melalui regulasi Bank Indonesia, menurunkan spread antara suku bunga kredit dengan deposito.

Permasalahan struktural, lanjutnya, yang perlu dibenahi yakni subsidi energi BBM yang terlalu besar yang dalam dua tahun terakhir dan listrik hingga mencapai Rp390 triliun. Bahkan diperkirakan pengeluaran subsidi energi meningkat tajam dari Rp170 triliun pada APBN 2012 menjadi Rp185 triliun. “Kebijakan yang akan diberlakukan seperti pengalihan penggunaan premium ke pertamax untuk mobil pribadi pada April 2012, jika tidak disiapkan dengan baik terutama dalam hal infrastruktur, akan berpotensi menimbulkan masalah sosial ekonomi.

Permasalahan lain, lanjutnya, yakni mengenai produksi pangan yang belum mencukupi permintaan dan manajemen distribusi pangan yang buruk. Hal ini patut diwaspadai mengingat sumbangan komoditas beras yang besar terhadap pembentukan inflasi di Indonesia. “Solusinya perlu menyediakan cadangan beras pemerintah sebesar 1,5-2 juta ton per tahun dengan anggaran APBN.

E.       Strategi Indonesia Jadi 10 Raksasa Ekonomi 2025

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), kementerian terkait, pihak swasta, dan pemerintah daerah telah memulai penyusunan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi 2011-2025.

Program tersebut guna mendukung Indonesia menjadi kekuatan 10 besar dunia pada 2025 dan selanjutnya enam besar dunia pada 2050, dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkeadilan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi riil dipatok sebesar 7-8 persen per tahun secara berkelanjutan.

Master Plan ini diharapkan dapat diselesaikan pada akhir Maret 2011, dan hasilnya akan diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersamaan dengan proyek-proyek tertentu pada awal April 2011. “April akan di-launch Presiden mengenai detail proyeknya,” kata Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Maruhum Batubara. Lantas, bagaimana strategi penyusunan master plan atau rencana induk tersebut? Berdasarkan paparan Bappenas, strategi penyusunan master plan meliputi tiga elemen utama:

Pertama, mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia. Yakni, membangun pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor dengan mengembangkan klaster industri dan kawasan ekonomi khusus berbasis sumber daya unggulan (komoditas). Enam koridor ekonomi tersebut adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan-Sulawesi, Maluku Utara, Bali-NTT, dan Papua-Maluku.

Kedua, memperkuat konektivitas nasional, yang meliputi konektivitas antarpulau (moda sesuai geografis pulau). Program ini menghubungkan daerah perdesaan dengan pasar lokal, selanjutnya pedalaman dengan pusat pertumbuhan. Konektivitas antarpulau tersebut berupa sarana dan prasarana, terutama laut, untuk mendistribusikan produk ke luar dan dalam pulau serta sebagai pintu perdagangan ekonomi nasional.

Sementara itu, yang ketiga adalah konektivitas internasional, yaitu kemampuan untuk mengangkut barang dan jasa antarnegara secara cepat, murah, aman, dan dengan tingkat prediktibilitas yang tinggi.

Berdasarkan data Bappenas, konektivitas sangat diperlukan sebab lemahnya konektivitas akan menjadi salah satu penyebab disparitas. Akibatnya, ekonomi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Dampak lainnya, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, disparitas pembangunan, serta penanggulangan kemiskinan relatif lambat.

sumber :
1. google, pemerataan pembangunan (data pertama)
2. http://anggitoabimanyu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=131:ekonomi-indonesia-2012-membaik&catid=38:media-kolom&Itemid=184
 3. http://www.indonesiaberprestasi.web.id/?p=5310
4. http://www.ppi-malaysia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=203:pertumbuhan-ekonomi-belum-dirasakan&catid=62:berita&Itemid=237