ANDAI AKU JADI MENTERI KOPERASI

Koperasi sudah meningkatkan jumlah unitnya karena di dukung program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop) dan Kemenkop UKM yang bekerjasama dan sinergi dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Koperasi perlu meningkatkan kerja sama antar koperasi atau dengan Badan Usaha lainnya. Banyak hal yang perlu ditingkatkan seperti fasilitas yang memadai, pelatihan SDM yang berkualitas, kemudahan akses usaha baik dalam pemberian modal dan peningkatan pelayanan yang cepat dan tepat. Sebelum artikel ini ada beberapa masalah pada koperasi yang harus dibenahi seperti ; Permodalan, SDM dan Manajemen serta tantangan dari Pasar Bebas.

            Andaikan penulis menjadi Menteri Koperasi, maka Penulis harus mengatasi berbagai masalah yang masih ada dalam tubuh Koperasi khususnya di Indonesia di setiap lini permasalahannya dengan cara sebagai berikut :

1.                  Permodalan

Andai penulis adalah menteri koperasi maka modal untuk koperasi memulai usaha akan lebih mudah diakses oleh pihak koperasi dan lebih cepat dalam eksekusinya agar kegiatan usaha koperasi dapat terus berjalan dengan adanya modal tersebut. Melaui modal ini, maka koperasi dapat membeli barang dagangan untuk di perjual-belikan dan memberikan kredit untuk para anggota agar dapat memulai usaha sehingga koperasi akan dapat meningkatkan hasil usahanya.

Sesuai dengan peraturan pemerintah No 9 Tahun1995, Modal luar koperasi simpan pinjam bersumber dari: (1) Anggota, (2) Koperasi lain dan anggotanya, (3) Bank dan lembaga keuangan lain, (4) penerbitan obligasi dan surat hutang dan (5) Sumber lain yang sah. Modal sendiri bersumber dari simpanan Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela.

Hal ini menunjukkan sumber pendanaan yang jelas, hanya saja dalam praktiknya bisa saja ditemui kecurangan dan lain sebagainya. Sebagai menteri sudah menjadi tugasnya menegur pemimpin yang lalai dalam tugasnya mengurus permodalan koperasi, karena ketidaktegasan dalam usaha ini akan dilihat dari pihak koperasi daerah lain sebagai ketidakseriusan pemerintah mengawasi pengelolaan badan usaha koperasi negeri Indonesia ini.

2.                  Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat berbeda di daerah pedesaan dan perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang intensif kepada anggota koperasi di pedesaan agar tidak mudah ditipu oleh kepentingan pribadi. Andai penulis menteri, maka tiap-tiap anggota koperasi akan di berikan bekal pengetahuan yang cukup untuk mengelola dan mengembangkan serta mempertahankan kegiatan usaha koperasi. Koperasi tidak memiliki hanya satu produk usaha tapi ada beberapa dan bisa dikembangkan sesuai kebutuhan di daerah masing-masing tersebut.

Evaluasi harus ada tiap semester untuk dapat memproyeksi kebutuhan dan keuntungan usaha yang ingin di capai. Beberapa anggota koperasi pedesaan yang berprestasi akan diberikan penghargaan berupa pendidikan atau penghargaan lainnya dalam bentuk hadiah untuk memacu semnagat para karyawan dalam bekerja. Etos kerja harus ditingkatkan dan tidak ada persaingan yang saling menjatuhkan satu sama lain, karena prinsip dasar koperasi adalah kebersamaan. Penghargaan bagi pengelola koperasi juga patut diberikan tetapi tidak yang terlau mewah karena dapat memicu cemburu sosial, yang sewajarnya saja berupa hadiah liburan atau promosi jabatan dan sebagainya.

3.                  Manajemen

Pemilihan kepengurusan koperasi harus profesional tidak memandang jabatan dan kekayaan seseorang. Pemimpin harus mampu melakukan pendekatan yang baik kepada karyawan. Pemimpin harus diseleksi secara ketat perilaku dan kompetensinya. Hal ini untuk mencegah penyelewengan atau kesalahan mengurus badan usaha koperasi.

Andai penulis adalah menteri, maka akan dibuat kerjasama dalam bentuk MoU dengan menteri-menteri lainnya yang bisa bersinergi bekerjasama demi tujuan bersama dan yang lebih besar lagi untuk tujuan nasional.  Misalkan bekerjasama dengan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan serta Menteri Transportasi. Sinerginya adalah ketika menteri transportasi mampu membangun infrastruktur jalan sehingga jalan di pedesaan lebih tertata dengan rapi dan bersih serta akses ke pedesaan lebih mudah dijangkau para pelancong ataupun orang-orang yang sedang berlibur ke desa dapat melihat usaha koperasi.

Menteri pariwisata dapat memperkenalkan ke dunia internasional akan pencapaian-pencapaian koperasi nasional melalui usahanya yang lebih inovatif dengan terobosan-terobosan ide yang luar biasa dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya dan juga secara nasional. Dengan bertambahnya unit koperasi akan membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan.

Karya-karya koperasi juga harus dilihat apakah dapat dijual tidak hanya secara nasional, tetapi sampai ke luar negeri karena mudahnya perdagangan antar negara saat ini. Produk-produk tersebut harus dipatenkan hak ciptanya agar tidak akan mau di klaim oleh negara lain seperti kejadian beberapa waktu yang lalu.

Kemahiran teknologi sekarang ini juga harus dimanfaatkan dalam penggunaannya, kita mengetahui banyaknya cara dalam memasarkan produk melaui internet seperti dari facebook, twitter, blog dan lain sebagainya. Hal ini sangat bermanfaat karena pemasaran ini sangat luas dan biayanya murah, bahkan ada iklan yang tidak bayar sama sekali berbeda dengan iklan yang kita buat di Televisi atau Koran dimana kita harus membayar untuk sebuah iklan yang jangka waktunya sangat minim.

Pemimpin tiap unit koperasi harus mampu mengetahui kemampuan anggotanya dan mengembangkannya agar lebih sempurna lagi sehingga mampu menciptakan produk yang sangat disukai banyak orang. Maanfaatkan segala fasilitas yang diberikan secara maksimal. Pemimpin tidak boleh korupsi, andai saya menteri dan mengetahui ada pemimpin yang melakukan tindakan korupsi maka aset yang dimilikinya harus disita oleh negara untuk memberi efek jera bahwa percuma korupsi karena jika tertangkap, maka semua usaha jerih payah akan hilang.

Akhirnya untuk memperoleh hasil yang baik harapan masyarakat umumnya sama, yaitu bagi pemimpin yang akan menggerakkan Koperasi sebaiknya memahami betul-betul tentang Koperasi dan mempunyai tanggung jawab moral yang kuat atas keberhasilannya untuk berkembangnya Koperasi di Tanah Air ini. Semua yang ada dalam tiap unit koperasi baik di desa dan di kota harus bersama-sama menjalankan tugas yang sudah di serahkan kepada masing-masing pihak dan melaksanakannya dengan ikhlas dan jujur untuk mencapai tujuan bersama dalam semangat mengharumkan nama Koperasi Indonesia di masa depan.

Terimakasih atas perhatian pembaca yang memperhatikan keadaan Koperasi Indonesia saat ini. Setelah tulisan ini, penulis berharap kepada para pembaca memahami masalah yang sedang dihadapi badan usaha Koperasi saat ini dan mampu memberikan solusi terhadap masalah tersebut.

Sumber :

• ·     http://destyapurwaningtyas.blogspot.com/2010/10/koperasi-simpan-pinjam-2-sumber-modal_5734.html

WAJAH KOPERASI INDONESIA SAAT INI

            Koperasi merupakan singkatan dari kata ko / co dan operasi / operation. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pertumbuhan koperasi selama 5 tahun belakangan ini dapat dikatakan ada peningkatan yang dapat dilihat dari sisi peningkatan jumlah badan usaha koperasinya di tiap-tiap daerah dan jumlah anggota koperasi.

Selama 5 tahun ini banyak sekali hal-hal yang positif bagi perkembangan koperasi di Indonesia dan juga banyak hal-hal negatif yang perlu di benahi agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi tidak menurun. Penulisan ini akan membahas wajah koperasi saat ini dan membahas banyak sekali masalah-masalah yang timbul belakangan ini, hal ini bukan untuk menurunkan citra koperasi di mata masyarakat, akan tetapi untuk menjadi bahasan bersama dan supaya dapat membenahinya ke depan agar masalah-masalah tersebut tidak terulang kembali di masa depan.

Adapun perkembangan koperasi saat ini adalah seperti yang di katakan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Sjarifuddin Hasan, mengaku bangga sampai pertengahan 2012 anggota koperasi di Indonesia mencapai lebih dari 33 juta orang yang tergabung dalam 192.443 unit koperasi. Sampai dengan pertengahan tahun 2012 ini, Koperasi Indonesia telah mencapai 192.443 unit dengan jumlah anggota sebanyak 33.687.417 orang. Peningkatan jumlah koperasi ini salah satunya didukung oleh Program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) dari Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dan sinergi dengan Dekopin.

Setelah mengetahui perkembangan koperasi sampai saat ini, maka selanjutnya yang akan dibahas adalah masalah-masalah yang masih dapat di temui dalam manajemen koperasi sendiri dan peristiwa yang terjadi di pertengahan tahun menurut sumber yang ada di media yang dipublikasikan melalui situs ANTARA News.

Pengelolaan koperasi yang kurang efektif, baik dari segi manajemen maupun keuangan menjadi salah satu kendala berkembangnya koperasi. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kemampuan SDM yang terlibat dalam lembaga ekonomi tersebut seperti :

1.                   Permodalan

Kurang berkembangnya koperasi juga berkaitan sekali dengan kondisi modal keuangan badan usaha tersebut. Perbedaan jumlah modal pun berbeda dari tiap-tiap daerah karena modal koperasi terbesar berasal dari anggotanya. Mengapa berbeda? Tentu saja , karena daerah antara kota dan desa mempengaruhi modal anggota koperasinya. Orang yang berada di kota memiliki kemampuan mengumpulkan dana yang lebih besar daripada anggota koperasi yang berada di desa kecil dan jauh dari perkotaan.

Daerah perkotaan memiliki pasar yang luas untuk melakukan usaha koperasi dari modal yang ada dan banyak peluang mendapat modal yang besar dari lembaga yang sah dalam jumlah yang besar, seperti Bank dan lain-lain. Jadi, intinya daerah pedesaan tempat koperasi di dirikan akan kesulitan dalam hal melakukan usaha karena pasar yang kecil dan akses ke bank yang masih sulit di rasakan.

2.                   Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada masih kurang profesional, banyaknya pekerja yang lulusan SD, SMP dan SMA dalam jumlah yang besar tanpa pendidikan mengatur koperasi yang efisien dan efektif. Pemimpin koperasi dapat berasal dari orang yang terkenal di desa dan apabila dikota sudah memiliki gelar sarjana dan bahkan di atasnya. Semakin rendahnya pendidikan yang pekerja miliki dapat di manfaatkan oleh pihak-pihak yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri, karena mudahnya ditekan apabila seseorang tidak memiliki sifat profesionalisme yang tinggi dan rasa takut akan kehilagan pekerjaan apabila tidak memenuhi kemauan oleh pemimpin koperasi yang menyalahgunakan kekuasaannya di koperasi.

Dan apabila di desa memiliki pemimpin yang hanya terkenal di daerahnya karena kekayaannya tapi tidak kompeten dalam menjalankan usaha koperasi, maka usaha koperasi ini di masa depan dapat hancur di daerahnya. Jadi, di perlukan sistem perekrutan yang benar untuk mengisi bagian-bagian anggota dalam manajemen koperasi secara kompeten dan profesional.

3.                   Manajemen

Manajemen koperasi masih belum berkembang di karenakan pemilihan pengurus dan pengelola yang dipilih tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya untuk menjalankan kegiatan koperasi, memajukan, mengembangkan dan memeliharanya agar usahanya dapat terus tumbuh. Manajemen belum menemukan peluang-peluang usaha yang bagus sesuai dengan perkembangan teknologi.

Koperasi kurang memanfaatkan kerjasama dengan organisasi masyarakat ataupun dengan pemerintah agar dapat mewujudkan koperasi nasional yang sejahtera dan makmur. Sebagai contoh, koperasi bekerjasama dengan Menteri Pendidikan dan membuat MoU bersama untuk menjalankan kegiatan usaha bersama dan dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak secara nasional dan bahkan bisa lebih besar lagi secara internasional.

Jadi, koperasi harus bekerjasama dengan pemerintah tidak hanya dalam permodalan tetapi bekerjasama secara kompleks agar koperasi usahanya tidak hanya secara nasional tetapi di kenal secara internasional dari kegiatan-kegiatan usahanya.

Setelah membahas permasalahan yang ada pada badan usaha koperasi, ternyata ada juga tantangan yang bukan hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri dengan adanya Pasar Bebas secara global yang ditandai dengan berlakunya Asean Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2010. Hal ini tidak perlu di takuti tetapi di jadikan sebagai tantangan ke depan untuk bagaimana memanfaatkan dari kesepakatan ini. Memang sesungguhnya yang tidak mampu berjuang dan berusaha keras dalam menjalankan kegiatan usaha, apapun usahanya dan asalnya walau dari pemerintah sekalipun akan hancur.

Seperti yang diberitahukan sebelumnya kita juga akan melhat contoh nyata kasus yang terjadi di badan usaha koperasi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mencatat sebanyak 40 persen dari 353 koperasi yang ada di kabupaten itu tidak sehat. Kepala Dinas UMKM Koperasi Perdagangan Industri Perdagangan dan Pasar Pesisir Selatan Nazwir di Painan mengatakan bahwa, sejumlah persoalan mengakibatkan koperasi-koperasi tersebut tidak sehat di antaranya permodalan.

Koperasi yang ada di kabupaten ini hanya sekitar 60 persen yang berkembang, 40 persen lainnya tidak lagi sehat karena berbagai permasalahan. Selain permodalan, masalah lainnya yang membuatnya tidak sehat adalah pengurus koperasi yang tidak lagi aktif. Sebanyak 353 koperasi itu terdiri atas koperasi fungsional, Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Wanita (Kopwan), Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Majelis dan lainnya.

Dari total jumlah koperasi tersebut memiliki anggota sebanyak 26.402 orang dengan aset Rp122 miliar lebih, sedangkan sisa hasil usaha (SHU) hingga akhir 2011 sebesar Rp6,217 miliar. Dari 353 koperasi tersebut yang sudah melakukan rapat akhir tahun (RAT) hingga kini tercatat sebanyak 79 koperasi, selebihnya bisa dikatakan koperasi kurang sehat dan tidak sehat serta belum melaksanakan RAT. Menurut beliau, konsolidasi kelembagaan di tubuh koperasi penting dilakukan. Dengan konsolidasi dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dialami serta mencarikan solusi agar bisa kembali maju dan berkembang.

Terimakasih atas perhatian pembaca yang memperhatikan keadaan Koperasi Indonesia saat ini. Setelah tulisan ini, penulis akan melanjutkan tulisan berikutnya untuk memberikan solusi bagi badan usaha Koperasi Indonesia yang belum dibahas dari bacaan diatas.

Sumber-sumber :

1. http://www.antaranews.com/berita/338083/koperasi-pesisir-selatan-tak-sehat
2. http://www.antaranews.com/berita/321117/menkop-bangga-anggota-koperasi-capai-33-juta-orang

Pengangguran dan Inflasi

PENGANGGURAN

             Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.

I.             JENIS-JENIS PENGANGGURAN

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

1.         Pengangguran Terselubung (Disguissed Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.

2.         Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

3.         Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Macam-macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya dikelompokkan menjadi beberapa  jenis, yaitu  :

a)         Pengangguran konjungtural (Cycle Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.

b)        Pengangguran struktural (Struktural Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktuiral bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti :

                                            i.         Akibat permintaan berkurang

                                          ii.         Akibat kemajuan dan pengguanaan teknologi

                                        iii.         Akibat kebijakan pemerintah

c)         Pengangguran friksional  (Frictional Unemployment) adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela.

d)        Pengangguran musiman adalah pengangguran yang muncul akibat pergantian musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen.

e)         Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin

f)         Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian (karena terjadi resesi). Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (aggrerat demand).

II.         SEBAB-SEBAB TERJADINYA PENGGANGURAN

              Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengganguran   adalah sebagai berikut:

1.         Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja

Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.

2.         Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang

3.         Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang

       Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.

4.         Meningkatnya peranan dan aspirasi  Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia

5.         Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang

Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

III.      DAMPAK-DAMPAK PENGANGGURAN TERHADAP PEREKONOMIAN

Untuk mengetahui dampak pengganguran terhadap per-ekonomian kita perlu mengelompokkan pengaruh pengganguran terhadap dua aspek ekonomi , yaitu:

1.        Dampak Pengangguran terhadap  Perekonomian suatu Negara

Tujuan  akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengganguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

                                            i.              Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.

                                          ii.              Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sector pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian me-nurun  sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.

                                        iii.              Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menye-babkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu. 

2.             Dampak pengangguran terhadap Individu yang Meng-alaminya dan Masyarakat

Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya:

a)        Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian

b)        Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan

c)        Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan social politik. 

IV.          KEBIJAKAN – KEBIJAKAN PENGANGGURAN

Adanya bermacam-macam pengangguran membutuh-kan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sbb : 

A.            Cara Mengatasi Pengangguran Struktural

                                                     i.Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja

                                                   ii.Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sector ekonomi yang kekurangan

                                                 iii.Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan

                                                 iv.Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

B.            Cara Mengatasi Pengangguran Friksional

                                                     i.Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya

                                                   ii.Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru

                                                 iii.Menggalakkan pengembangan sector  Informal, seperti home indiustri

                                                 iv.Menggalakkan program transmigrasi untuk me-nyerap tenaga kerja di sector agraris dan sector formal lainnya

                                                   v.Pembukaan proyek-proyek umum oleh peme-rintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

C.            Cara Mengatasi Pengangguran Musiman.

                                                     i.Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sector lain, dan

                                                   ii.Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

D.           Cara mengatasi Pengangguran Siklus

                                                    i. Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan

                                                  ii. Meningkatkan daya beli Masyarakat.

INFLASI

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga - harga yang berlaku dalam  suatu peekonomian.

Inflasi dapat digolongkan menjadi berikut ini :

A.           Penggolongan didasarkan pada parah tidaknya inflasi :

1)             Inflasi ringan (dibawah 10% setahun).

2)             Inflasi sedang (antara 10-30% setahun).

3)             Inflasi berat(antara 30%-100% setahun).

4)             Hiperinflasi (diatas 100% setahun).

B.            Penggolongan didasarkan pada sumber penyebabnya

Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum. Di kelas satu telah dipelajari bahwa harga umum. Telah dipelajari bahwa harga umum ditentukan oleh permintaan dan penawaran agregat maka inflai dapat disebabkan oleh permintaan dan atau penawaran agregat.

                                           I.              Inflasi permintaan : inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan barang terlalu kuat. Inflasi ini disebut demand pull inflation.

                                        II.              Inflasi biaya : inflasi ini timbul karena kenaikan ongkos produksi. Inflasi ini disebut cost push inflation atau supply inflation.

                                     III.              Inflasi campuran : kedua macam inflasi yang dibahas diatas jarang sekali dijumpai dalam praktek yang murni.

C.            Penggolongan inflasi didasarkan pada asal inflasi

                                            i.              Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation) : inflasi ini semata-mata disebabkan dari dalam negeri.adapun penyebabnya antara lain misalnya karena deficit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, kenaikan upah, gagal panen dan lain-lain.

                                          ii.              Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation). : inflasi ini disebabkan karena naiknya harga barang-barang impor.hal ini terjadi karena biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau karena adanya kenaikan tariff impor barang.

Keterkaitan antara Pengangguran dan Inflasi

Keterkaitan pengangguran dan inflasi secara mudah dapat dilihat dari Kurva Philips. Kurva Philips adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi di sebuah negara. Menurut Kurva Philips, hubungan keduanya adalah berbanding negatif. Jadi ketika inflasi naik, maka pengangguran turun. Dan ketika inflasi turun, maka pengangguran naik jumlahnya. Kedua poin dalam makroekonomi ini menjadi pilihan yang begitu rumit.

Kita ingin menurunkan inflasi, namun di saat yang sama hal itu akan menyebabkan jumlah pengangguran bertambah. Kita ingin mengurangi pengangguran, namun di saat yang sama hal itu akan menyebabkan inflasi menjadi tinggi. Lalu? Pilih yang mana dong?

Tiap negara punya prioritasnya masing-masing (sebab pola kurva phillips tiap negara juga berbeda-beda), meskipun kedua hal ini (inflasi maupun pengangguran) sama-sama penting. Mau contoh?

Indonesia: Inflation Targetting

Indonesia. Ya, negara kita ini cenderung memilih mengatur inflasi ketimbang pengangguran. That's why setiap tahunnya pemerintah kita lebih gencar mengumumkan target inflasi tahun depan. Dan di akhir periode pula, keberhasilan perekonomian selalu diukur dengan tercapainya target inflasi atau tidak. Belum pernah saya mendengar kehebohan pemerintah kita mengumumkan target pengurangan tingkat pengangguran di awal tahun dan mengumumkan realisasinya di akhir tahun (meskipun laporan statistikanya memang ada). Mungkin pengangguran hanya sekedar data statistika yang urgensinya masih kalah jauh ketimbang inflasi.

Inflasi sebagai salah satu dinamika perekonomian adalah hal yang diprioritaskan pemerintah sebab dampaknya langsung terasa di masyarakat. Seperti itu yang sering kita dengar dan kita baca di berbagai media. Iya benar. Hal itu memang benar. Ketika inflasi tinggi, maka harga-harga barang yang tinggi akan menyebabkan masyakat kita semakin tercekik dengan sulitnya memenuhi berbagai kebutuhan pokoknya. Singkatnya, inflasi dirasakan dalam jangka pendek dan memiliki efek langsung (direct effect).

Lalu, bagaimana dengan pengangguran? Pengangguran seringkali tidak menjadi prioritas utama sebab efek pengangguran tidaklah dirasakan langsung oleh masyarakat (indirect effect). Dampak yang ditimbulkan dari banyaknya pengangguran pun tidak dirasakan dalam jangka pendek, melainkan dalam jangka panjang. Walaupun demikian, jangan dianggap dampak dari melubernya pengangguran tidaklah dahsyat.

Islandia: Unemployment Targetting

Dari apa yang saya baca di buku The Geography of Bliss, saya menemukan kejutan bahwa Islandia, negara yang langitnya selalu hitam kelam di musim dingin, ternyata lebih memilih memprioritaskan mengurangi jumlah pengangguran ketimbang inflasi. Maka jangan heran dengan harga-harga yang mahal di Islandia.

Menyarikan dari apa yang ditulis oleh Eric Weiner, bagi mereka (warga Islandia), inflasi merupakan cubitan kolektif. Cubitan itu dirasakan oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Sedangkan pengangguran adalah cubitan selektif. Cubitan yang hanya dirasakan oleh orang tertentu saja. Bagi mereka itu adalah sebuah ketidakadilan. Maka jangan heran, di Islandia, jika tingkat pengangguran mencapai 5%, itu dianggap skandal nasional dan presiden harus diturunkan.

Bagaimana dengan Indonesia? Apa jadinya ketika unemployment targetting dijadikan indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah mengendalikan perekonomian setiap tahunnya? Mungkin nggak ada yang mau jadi presiden karena jumlah rakyat Indonesia ada ratusan juta (yang berarti bila ada 5% jumlah pengangguran, itu sudah termasuk dalam kategori sangat banyak).

sumber :
1. google, pengangguran
2. google, inflasi
3. http://ekonomgila.blogspot.com/2012/03/kurva-philips.html

STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA – STRATEGI PEMBANGUNAN DENGAN PEMERATAAN

A.       Pemerataan Pembangunan

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila diarahkan pada perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kaitan itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan   yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 34 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Selaras dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengarahkan agar pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek perta¬hanan keamanan, serta merupakan kehendak seluruh bangsa untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata, untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram, dan rasa ke-adilan bagi seluruh rakyat.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan, antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan bagi pengembangan pribadi warga negara. Pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air, di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan serta dan menikmati hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara, serta menuju pada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan materiil dan spiritual.

Pembangunan yang merata materiil adalah perwujudan Kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi hams serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, dan mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta memiliki kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

Pembangunan yang merata spiritual adalah pembangunan yang merata bagi masyarakat dalam pengembangan rohani, budaya, dan rasa kesetiakawanan sosialnya, yang tercermin dalam keselarasan hubungan antara manusia dan Tuhannya, antara sesama manusia, serta antara manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Keselarasan hubungan ini dalam pembangunan nasional merupakan perwujudan kesatuan politik dan sosial wilayah Kepulauan Nusantara, bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang merata dan seimbang, serta ada keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Rasa keadilan, keamanan, ketenteraman, dan kemajuan dari pembangunan dirasakan merata oleh seluruh rakyat sesuai dengan peran serta dan sumbangannya dalam pembangunan.

B.       Indonesia Memerlukan Strategi Pembangunan

Indonesia memerlukan strategi pembangunan baru, yang menekankan keterlibatan semua lapisan masyarakat dan mengutamakan kepentingan nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat menjadi 6,5 persen pada kuartal ketiga tahun 2011 akan tetapi masyarakat belum juga merasakan kesejahteraan. Direktur Econit, Hendri Saparini mengatakan Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asean yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin yang tinggal di Indonesia pada tahun 2011 hanya sekitar 30 juta. Namun, Bank Dunia melaporkan bahwa jumlah orang Indonesia yang bisa dikatakan untuk hidup dekat dengan garis kemiskinan sebesar 40 persen dari populasi. Mengutip data United Nations Development Program (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia juga berada di bawah standar dunia.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat menjadi 6,5 persen pada kuartal ketiga tahun 2011 akan tetapi masyarakat belum juga merasakan kesejahteraan," kata Saparini di Malaysia dalam seminar "Optimisme Ekonomi Indonesia 2012: Antara Tekanan, Ketidakstabilan dan Ketidakadilan" yang diselenggarakan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia, hari ini.

Dalam rilis PPI Malaysia yang dikirim hari ini, Hendri juga menyampaikan adanya data yang kontradiktif dan fakta. "Dapat dimengerti bila orang mempertanyakan angka-angka BPS dan kredibilitas, serta 6,5 persen pertumbuhan diklaim oleh pemerintah. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi secara eksklusif. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara signifikan.

Tidak ada pilihan lain bagi pemerintah, untuk dengan jujur mengakui bahwa  pembangunan saat ini ekonomi negara sedang salah arah. "Indonesia memerlukan strategi pembangunan baru, yang menekankan keterlibatan semua lapisan masyarakat dan mengutamakan kepentingan nasional," tuturnya. Ketua Umum PPI Malaysia, Zulham Effendi, mengatakan kajian ini juga merupakan tahap awal pendalaman permasalahan Bangsa Indonesia, yang nanti akan dibahas pada Kongres Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) se-dunia 2012 pada tanggal 16-19 Februari 2012 di Kuala Lumpur. Pada kongres tersebut rencananya akan dihadiri sekitar 40 PPI Negara dan 10 Badan Esekutif Mahasiswa sebagai peninjau.

Penerapan kebijaksanaan pemerataan melalui delapan jalur pemerataan dalam kenyataan berkaitan dengan kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Mengikuti alur delapan jalur pemerataan, di bawah ini akan diuraikan secara singkat upaya pemerataan dan penanggulangan kemiskinan dalam PJP I (Pembangunan Jangka Panjang I).

Dalam mengatasi masalah kebutuhan pangan rakyat banyak, pembangunan pertanian terutama melalui revolusi hijau di bidang pertanian tanaman pangan padi, yang dilakukan dengan pola bimbingan massal (bimas), telah berhasil meningkatkan produksi dengan laju yang mencapai dua kali lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk. Keberhasilan dalam produksi pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan inilah yang akhirnya dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Selanjutnya, keberhasilan peningkatan produksi padi melalui pola bimas itu diterapkan pula dalam mengembangkan komoditas lain seperti palawija, peternakan, perikanan, dan beberapa komoditas perkebunan.

Dalam PJP I, pembangunan perumahan, khususnya bagi golongan penduduk berpendapatan rendah juga diberi perhatian, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pembangunan rumah layak dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat luas meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Di kota-kota dan sekitarnya dibangun tipe perumahan, yaitu rumah susun. (rusun), rumah sederhana (RS), dan rumah sangat sederhana (RSS). Di perkotaan dilakukan program perbaikan kampung sedang di desa dilakukan program pemugaran perumahan. Penyediaan rumah dilengkapi dengan fasilitas lingkungan yang dibutuhkan, di antaranya jalan, sarana air bersih, listrik, dan fasilitas umum lainnya. Aspek penting dalam pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan ialah pemerataan pendidikan, terutama pendidikan dasar. Untuk memeratakan pelayanan kesehatan telah dibangun 25.223 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan puskesmas pembantu serta pengadaan lebih dari 5.000 buah puskesmas keli¬ling bagi daerah-daerah terpencil atau daerah yang sulit dijangkau. Untuk lebih meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan, teruta¬ma pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, telah dibentuk lebih dari 241.000 pos pelayanan terpadu yang memadukan pelayanan kesehatan dengan keluarga berencana (KB).

Pembangunan yang dilaksanakan melalui program sektoral, regional, dan khusus, termasuk Inpres Bantuan Pembangunan Daerah dan Desa, di samping makin meningkatkan penyebaran investasi di berbagai sektor, juga memperluas jangkauan wilayah pembangunan dan sekaligus makin merangsang swadaya dan krea¬tivitas masyarakat di daerah. Peningkatan pembangunan daerah telah makin mendorong berkembangnya otonomi daerah secara lebih nyata, lebih dinamis, dan lebih bertanggung jawab. Dalam kaitan ini, pelaksanaan program transmigrasi dalam PJP I telah berhasil membuka lahan pertanian pangan dan komoditas pertanian lainnya, serta telah berhasil menyediakan lapangan kerja baru bagi sekitar 1,5 juta kepala keluarga (KK) dan menghidupi lebih kurang 8 juta jiwa. Dengan demikian, program transmigrasi telah mengembangkan potensi daerah, khususnya wilayah di luar Jawa dan perdesaan, sehingga memberikan sumbangan bagi upaya pemerataan pembangunan antardaerah dan sekaligus mengurangi jumlah penduduk miskin.

C.       Pemerintah Menargetkan Perumbuhan Ekonomi Tahun ini Sebesar 6,7 persen.

Pemerintah menyiapkan strategi peningkatan investasi untuk mencapai target pertumbuhan 2012 sebesar 6,7 persen, seiring melemahnya ekspor Indonesia. Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro menuturkan, peningkatan investasi dilakukan, baik pada sektor swasta maupun publik. "Misalnya melalui belanja modal. Jadi, belanja modal di APBN harus di optimalkan," ujarnya saat ditemui seusai acara seminar di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 6 Februari 2012.

Peningkatan investasi ini, lanjutnya, diupayakan dengan memberi kepastian baiknya iklim investasi pada para investor. Aspek-aspek seperti perburuhan, kepastian hukum, kemudahan perizinan serta peningkatan insentif fiskal perlu dijaga stabilitasnya. "Intinya, kalau kita lihat FDI (investasi langsung asing)-nya masih bagus dan animo adanyainvestment grade juga masih tinggi. Ini kita manfaatkan dengan menjaga iklim investasi.

Selain investasi, tambah Bambang, pemerintah juga akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Pemerintah berharap, peningkatan konsumsi masyarakat menjadi enam persen pada tahun ini. Pengoptimalan sisa anggaran untuk memperbesar kuantitas proyek dan infrastruktur, lanjutnya, juga menjadi stimulus pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

D.       Ekonomi Indonesia 2012 Membaik

Peneliti dari tim Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) FEB UGM, Anggito Abimanyu mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional 2012 bisa dijaga, sepanjang pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat terkait antisipasi lesunya ekonomi dunia, kebijakan bahan bakar minyak (BBM) dan produksi pangan. Perekonomian dunia sendiri diperkirakan lesu dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang turun dari 4% pada 2011 menjadi 3,5-4% pada 2012. Perlambatan ini akan berpengaruh pada volume perdagangan dunia yang diproyeksikan 5,8% pada 2012.

“Sebenarnya Indonesia bisa memanfaatkan tantangan krisis perekonomian dunia menjadi peluang dengan cara mengatasi permasalahan struktural yang ada,”ungkapnya saat menjelaskan outlook perekonomian 2012 dari tim P2EB di Pertamina Tower Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, hari ini. Dia menjelaskan berbagai strategi untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi dunia, dalam hal perdagangan misalnya perlu reorientasi dan perluasan pasar ekspor ke Cina, Asia, dan pasar domestik sebagai antisipasi dampak penurunan kinerja ekspor Indonesia.

“Langkah lainnya pemerintah perlu melakukan percepatan pembahasan Undang-undang jaring pengaman sistem keuangan yang penting sebagai instrument antisipasi krisis global. Menurutnya, untuk menyerap masuknya modal jangka pendek, perlu melaksanakan IPO dan penyediaan instrumen investasi jangka panjang. Ke depan, pemerintah juga perlu mengatasi suku bunga bank yang terhitung masih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Caranya melalui regulasi Bank Indonesia, menurunkan spread antara suku bunga kredit dengan deposito.

Permasalahan struktural, lanjutnya, yang perlu dibenahi yakni subsidi energi BBM yang terlalu besar yang dalam dua tahun terakhir dan listrik hingga mencapai Rp390 triliun. Bahkan diperkirakan pengeluaran subsidi energi meningkat tajam dari Rp170 triliun pada APBN 2012 menjadi Rp185 triliun. “Kebijakan yang akan diberlakukan seperti pengalihan penggunaan premium ke pertamax untuk mobil pribadi pada April 2012, jika tidak disiapkan dengan baik terutama dalam hal infrastruktur, akan berpotensi menimbulkan masalah sosial ekonomi.

Permasalahan lain, lanjutnya, yakni mengenai produksi pangan yang belum mencukupi permintaan dan manajemen distribusi pangan yang buruk. Hal ini patut diwaspadai mengingat sumbangan komoditas beras yang besar terhadap pembentukan inflasi di Indonesia. “Solusinya perlu menyediakan cadangan beras pemerintah sebesar 1,5-2 juta ton per tahun dengan anggaran APBN.

E.       Strategi Indonesia Jadi 10 Raksasa Ekonomi 2025

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), kementerian terkait, pihak swasta, dan pemerintah daerah telah memulai penyusunan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi 2011-2025.

Program tersebut guna mendukung Indonesia menjadi kekuatan 10 besar dunia pada 2025 dan selanjutnya enam besar dunia pada 2050, dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkeadilan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi riil dipatok sebesar 7-8 persen per tahun secara berkelanjutan.

Master Plan ini diharapkan dapat diselesaikan pada akhir Maret 2011, dan hasilnya akan diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersamaan dengan proyek-proyek tertentu pada awal April 2011. “April akan di-launch Presiden mengenai detail proyeknya,” kata Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Maruhum Batubara. Lantas, bagaimana strategi penyusunan master plan atau rencana induk tersebut? Berdasarkan paparan Bappenas, strategi penyusunan master plan meliputi tiga elemen utama:

Pertama, mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia. Yakni, membangun pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor dengan mengembangkan klaster industri dan kawasan ekonomi khusus berbasis sumber daya unggulan (komoditas). Enam koridor ekonomi tersebut adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan-Sulawesi, Maluku Utara, Bali-NTT, dan Papua-Maluku.

Kedua, memperkuat konektivitas nasional, yang meliputi konektivitas antarpulau (moda sesuai geografis pulau). Program ini menghubungkan daerah perdesaan dengan pasar lokal, selanjutnya pedalaman dengan pusat pertumbuhan. Konektivitas antarpulau tersebut berupa sarana dan prasarana, terutama laut, untuk mendistribusikan produk ke luar dan dalam pulau serta sebagai pintu perdagangan ekonomi nasional.

Sementara itu, yang ketiga adalah konektivitas internasional, yaitu kemampuan untuk mengangkut barang dan jasa antarnegara secara cepat, murah, aman, dan dengan tingkat prediktibilitas yang tinggi.

Berdasarkan data Bappenas, konektivitas sangat diperlukan sebab lemahnya konektivitas akan menjadi salah satu penyebab disparitas. Akibatnya, ekonomi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Dampak lainnya, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, disparitas pembangunan, serta penanggulangan kemiskinan relatif lambat.

sumber :
1. google, pemerataan pembangunan (data pertama)
2. http://anggitoabimanyu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=131:ekonomi-indonesia-2012-membaik&catid=38:media-kolom&Itemid=184
 3. http://www.indonesiaberprestasi.web.id/?p=5310
4. http://www.ppi-malaysia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=203:pertumbuhan-ekonomi-belum-dirasakan&catid=62:berita&Itemid=237