Hakikat pembangunan
nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila
sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Upaya memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila
diarahkan pada perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam
kaitan itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Pasal 27 Ayat (2) menyatakan
bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 34
menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh
negara.
Selaras dengan amanat
Pancasila dan UUD 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengarahkan
agar pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak
hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh
masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat
sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan
dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.
Pembangunan nasional
adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek
kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek
perta¬hanan keamanan, serta merupakan kehendak seluruh bangsa untuk terus
menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata, untuk
mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin termasuk terpenuhinya rasa
aman, rasa tenteram, dan rasa ke-adilan bagi seluruh rakyat.
Pembangunan nasional
bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata
materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam
pelaksanaannya, pembangunan nasional senantiasa memperhatikan asas-asas
pembangunan, antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan
nasional harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat, dan bagi pengembangan pribadi warga negara.
Pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di
semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air, di mana setiap warga
negara berhak memperoleh kesempatan berperan serta dan menikmati hasilnya
secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang
diberikan kepada bangsa dan negara, serta menuju pada keseimbangan, keserasian,
dan keselarasan dalam perikehidupan materiil dan spiritual.
Pembangunan yang merata
materiil adalah perwujudan Kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi,
bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal
dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia
merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi hams serasi
dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh
daerah dalam pengembangan kehidupan ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi
berdasarkan Pancasila, dan mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi
yang sehat dan dinamis serta memiliki kemampuan menciptakan kemandirian
ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat
yang adil dan merata.
Pembangunan yang merata
spiritual adalah pembangunan yang merata bagi masyarakat dalam pengembangan
rohani, budaya, dan rasa kesetiakawanan sosialnya, yang tercermin dalam
keselarasan hubungan antara manusia dan Tuhannya, antara sesama manusia, serta
antara manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Keselarasan hubungan ini dalam
pembangunan nasional merupakan perwujudan kesatuan politik dan sosial wilayah
Kepulauan Nusantara, bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu,
senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad
untuk mencapai cita-cita bangsa. Masyarakat Indonesia adalah satu,
perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya
tingkat kemajuan masyarakat yang merata dan seimbang, serta ada keselarasan
kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Rasa keadilan, keamanan,
ketenteraman, dan kemajuan dari pembangunan dirasakan merata oleh seluruh
rakyat sesuai dengan peran serta dan sumbangannya dalam pembangunan.
B. Indonesia Memerlukan Strategi Pembangunan
Indonesia
memerlukan strategi pembangunan baru, yang menekankan keterlibatan semua
lapisan masyarakat dan mengutamakan kepentingan nasional. Pertumbuhan ekonomi
Indonesia telah meningkat menjadi 6,5 persen pada kuartal ketiga tahun 2011
akan tetapi masyarakat belum juga merasakan kesejahteraan. Direktur Econit,
Hendri Saparini mengatakan Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asean yang
mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin.
Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin yang tinggal di Indonesia
pada tahun 2011 hanya sekitar 30 juta. Namun, Bank Dunia melaporkan bahwa
jumlah orang Indonesia yang bisa dikatakan untuk hidup dekat dengan garis
kemiskinan sebesar 40 persen dari populasi. Mengutip data United Nations
Development Program (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia juga
berada di bawah standar dunia.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat menjadi 6,5 persen pada kuartal ketiga tahun 2011 akan tetapi masyarakat belum juga merasakan kesejahteraan," kata Saparini di Malaysia dalam seminar "Optimisme Ekonomi Indonesia 2012: Antara Tekanan, Ketidakstabilan dan Ketidakadilan" yang diselenggarakan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia, hari ini.
Dalam
rilis PPI Malaysia yang dikirim hari ini, Hendri juga menyampaikan adanya data yang
kontradiktif dan fakta. "Dapat dimengerti bila orang mempertanyakan
angka-angka BPS dan kredibilitas, serta 6,5 persen pertumbuhan diklaim oleh
pemerintah. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi secara
eksklusif. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara
signifikan.
Tidak ada
pilihan lain bagi pemerintah, untuk dengan jujur mengakui bahwa pembangunan saat ini ekonomi negara sedang
salah arah. "Indonesia memerlukan strategi pembangunan baru, yang
menekankan keterlibatan semua lapisan masyarakat dan mengutamakan kepentingan
nasional," tuturnya. Ketua Umum PPI Malaysia, Zulham Effendi, mengatakan
kajian ini juga merupakan tahap awal pendalaman permasalahan Bangsa Indonesia,
yang nanti akan dibahas pada Kongres Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI)
se-dunia 2012 pada tanggal 16-19 Februari 2012 di Kuala Lumpur. Pada kongres
tersebut rencananya akan dihadiri sekitar 40 PPI Negara dan 10 Badan Esekutif
Mahasiswa sebagai peninjau.
Penerapan kebijaksanaan pemerataan melalui delapan jalur
pemerataan dalam kenyataan berkaitan dengan kebijaksanaan penanggulangan
kemiskinan, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok rakyat seperti
pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Mengikuti alur delapan jalur
pemerataan, di bawah ini akan diuraikan secara singkat upaya pemerataan dan
penanggulangan kemiskinan dalam PJP I (Pembangunan Jangka Panjang I).
Dalam mengatasi masalah kebutuhan pangan rakyat banyak,
pembangunan pertanian terutama melalui revolusi hijau di bidang pertanian
tanaman pangan padi, yang dilakukan dengan pola bimbingan massal (bimas), telah
berhasil meningkatkan produksi dengan laju yang mencapai dua kali lebih tinggi
daripada pertumbuhan penduduk. Keberhasilan dalam produksi pertanian tanaman
pangan yang berkelanjutan inilah yang akhirnya dapat mengantarkan bangsa
Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Selanjutnya, keberhasilan
peningkatan produksi padi melalui pola bimas itu diterapkan pula dalam
mengembangkan komoditas lain seperti palawija, peternakan, perikanan, dan
beberapa komoditas perkebunan.
Dalam PJP I, pembangunan perumahan, khususnya bagi
golongan penduduk berpendapatan rendah juga diberi perhatian, baik di perkotaan
maupun di perdesaan. Pembangunan rumah layak dengan harga yang terjangkau oleh
masyarakat luas meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Di kota-kota dan
sekitarnya dibangun tipe perumahan, yaitu rumah susun. (rusun), rumah sederhana
(RS), dan rumah sangat sederhana (RSS). Di perkotaan dilakukan program
perbaikan kampung sedang di desa dilakukan program pemugaran perumahan.
Penyediaan rumah dilengkapi dengan fasilitas lingkungan yang dibutuhkan, di antaranya
jalan, sarana air bersih, listrik, dan fasilitas umum lainnya. Aspek penting
dalam pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan ialah pemerataan
pendidikan, terutama pendidikan dasar. Untuk memeratakan pelayanan kesehatan
telah dibangun 25.223 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan puskesmas
pembantu serta pengadaan lebih dari 5.000 buah puskesmas keli¬ling bagi
daerah-daerah terpencil atau daerah yang sulit dijangkau. Untuk lebih
meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan, teruta¬ma pelayanan kesehatan bagi
ibu dan anak, telah dibentuk lebih dari 241.000 pos pelayanan terpadu yang
memadukan pelayanan kesehatan dengan keluarga berencana (KB).
Pembangunan yang dilaksanakan melalui program sektoral,
regional, dan khusus, termasuk Inpres Bantuan Pembangunan Daerah dan Desa, di
samping makin meningkatkan penyebaran investasi di berbagai sektor, juga
memperluas jangkauan wilayah pembangunan dan sekaligus makin merangsang swadaya
dan krea¬tivitas masyarakat di daerah. Peningkatan pembangunan daerah telah
makin mendorong berkembangnya otonomi daerah secara lebih nyata, lebih dinamis,
dan lebih bertanggung jawab. Dalam kaitan ini, pelaksanaan program transmigrasi
dalam PJP I telah berhasil membuka lahan pertanian pangan dan komoditas
pertanian lainnya, serta telah berhasil menyediakan lapangan kerja baru bagi
sekitar 1,5 juta kepala keluarga (KK) dan menghidupi lebih kurang 8 juta jiwa.
Dengan demikian, program transmigrasi telah mengembangkan potensi daerah,
khususnya wilayah di luar Jawa dan perdesaan, sehingga memberikan sumbangan
bagi upaya pemerataan pembangunan antardaerah dan sekaligus mengurangi jumlah
penduduk miskin.
C.
Pemerintah Menargetkan Perumbuhan Ekonomi Tahun ini Sebesar 6,7 persen.
Pemerintah
menyiapkan strategi peningkatan investasi untuk mencapai target pertumbuhan
2012 sebesar 6,7 persen, seiring melemahnya ekspor Indonesia. Plt Kepala Badan
Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro menuturkan,
peningkatan investasi dilakukan, baik pada sektor swasta maupun publik. "Misalnya
melalui belanja modal. Jadi, belanja modal di APBN harus di optimalkan,"
ujarnya saat ditemui seusai acara seminar di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 6
Februari 2012.
Peningkatan investasi ini, lanjutnya, diupayakan dengan memberi kepastian baiknya iklim investasi pada para investor. Aspek-aspek seperti perburuhan, kepastian hukum, kemudahan perizinan serta peningkatan insentif fiskal perlu dijaga stabilitasnya. "Intinya, kalau kita lihat FDI (investasi langsung asing)-nya masih bagus dan animo adanyainvestment grade juga masih tinggi. Ini kita manfaatkan dengan menjaga iklim investasi.
Selain
investasi, tambah Bambang, pemerintah juga akan mendorong peningkatan konsumsi
masyarakat. Pemerintah berharap, peningkatan konsumsi masyarakat menjadi enam
persen pada tahun ini. Pengoptimalan sisa anggaran untuk memperbesar kuantitas
proyek dan infrastruktur, lanjutnya, juga menjadi stimulus pemerintah untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
D.
Ekonomi Indonesia 2012 Membaik
Peneliti
dari tim Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) FEB UGM, Anggito
Abimanyu mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional 2012 bisa dijaga, sepanjang
pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat terkait antisipasi lesunya ekonomi
dunia, kebijakan bahan bakar minyak (BBM) dan produksi pangan. Perekonomian
dunia sendiri diperkirakan lesu dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang turun
dari 4% pada 2011 menjadi 3,5-4% pada 2012. Perlambatan ini akan berpengaruh
pada volume perdagangan dunia yang diproyeksikan 5,8% pada 2012.
“Sebenarnya
Indonesia bisa memanfaatkan tantangan krisis perekonomian dunia menjadi peluang
dengan cara mengatasi permasalahan struktural yang ada,”ungkapnya saat
menjelaskan outlook perekonomian 2012 dari tim P2EB di Pertamina Tower Fakultas
Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, hari ini. Dia menjelaskan berbagai strategi
untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi dunia, dalam hal perdagangan misalnya
perlu reorientasi dan perluasan pasar ekspor ke Cina, Asia, dan pasar domestik
sebagai antisipasi dampak penurunan kinerja ekspor Indonesia.
“Langkah lainnya pemerintah perlu melakukan percepatan pembahasan Undang-undang jaring pengaman sistem keuangan yang penting sebagai instrument antisipasi krisis global. Menurutnya, untuk menyerap masuknya modal jangka pendek, perlu melaksanakan IPO dan penyediaan instrumen investasi jangka panjang. Ke depan, pemerintah juga perlu mengatasi suku bunga bank yang terhitung masih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Caranya melalui regulasi Bank Indonesia, menurunkan spread antara suku bunga kredit dengan deposito.
Permasalahan
struktural, lanjutnya, yang perlu dibenahi yakni subsidi energi BBM yang
terlalu besar yang dalam dua tahun terakhir dan listrik hingga mencapai Rp390
triliun. Bahkan diperkirakan pengeluaran subsidi energi meningkat tajam dari
Rp170 triliun pada APBN 2012 menjadi Rp185 triliun. “Kebijakan yang akan
diberlakukan seperti pengalihan penggunaan premium ke pertamax untuk mobil
pribadi pada April 2012, jika tidak disiapkan dengan baik terutama dalam hal
infrastruktur, akan berpotensi menimbulkan masalah sosial ekonomi.
Permasalahan
lain, lanjutnya, yakni mengenai produksi pangan yang belum mencukupi permintaan
dan manajemen distribusi pangan yang buruk. Hal ini patut diwaspadai mengingat
sumbangan komoditas beras yang besar terhadap pembentukan inflasi di Indonesia.
“Solusinya perlu menyediakan cadangan beras pemerintah sebesar 1,5-2 juta ton
per tahun dengan anggaran APBN.
E.
Strategi Indonesia Jadi 10 Raksasa Ekonomi 2025
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
(Bappenas), kementerian terkait, pihak swasta, dan pemerintah daerah telah
memulai penyusunan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi 2011-2025.
Program tersebut guna mendukung Indonesia menjadi
kekuatan 10 besar dunia pada 2025 dan selanjutnya enam besar dunia pada 2050,
dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkeadilan. Sementara itu,
pertumbuhan ekonomi riil dipatok sebesar 7-8 persen per tahun secara
berkelanjutan.
Master
Plan ini diharapkan dapat diselesaikan pada akhir Maret 2011, dan hasilnya akan
diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersamaan dengan
proyek-proyek tertentu pada awal April 2011. “April akan di-launch Presiden
mengenai detail proyeknya,” kata Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Maruhum Batubara. Lantas,
bagaimana strategi penyusunan master plan atau rencana induk tersebut? Berdasarkan
paparan Bappenas, strategi penyusunan master plan meliputi tiga elemen utama:
Pertama, mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia. Yakni, membangun pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor dengan mengembangkan klaster industri dan kawasan ekonomi khusus berbasis sumber daya unggulan (komoditas). Enam koridor ekonomi tersebut adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan-Sulawesi, Maluku Utara, Bali-NTT, dan Papua-Maluku.
Kedua,
memperkuat konektivitas nasional, yang meliputi konektivitas antarpulau (moda
sesuai geografis pulau). Program ini menghubungkan daerah perdesaan dengan
pasar lokal, selanjutnya pedalaman dengan pusat pertumbuhan. Konektivitas
antarpulau tersebut berupa sarana dan prasarana, terutama laut, untuk
mendistribusikan produk ke luar dan dalam pulau serta sebagai pintu perdagangan
ekonomi nasional.
Sementara
itu, yang ketiga adalah konektivitas internasional, yaitu kemampuan untuk
mengangkut barang dan jasa antarnegara secara cepat, murah, aman, dan dengan
tingkat prediktibilitas yang tinggi.
Berdasarkan
data Bappenas, konektivitas sangat diperlukan sebab lemahnya konektivitas akan
menjadi salah satu penyebab disparitas. Akibatnya, ekonomi hanya terkonsentrasi
di Pulau Jawa dan Sumatera. Dampak lainnya, menimbulkan ekonomi biaya tinggi,
disparitas pembangunan, serta penanggulangan kemiskinan relatif lambat.
sumber :
1. google, pemerataan pembangunan (data pertama)
2. http://anggitoabimanyu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=131:ekonomi-indonesia-2012-membaik&catid=38:media-kolom&Itemid=184
3. http://www.indonesiaberprestasi.web.id/?p=5310
4. http://www.ppi-malaysia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=203:pertumbuhan-ekonomi-belum-dirasakan&catid=62:berita&Itemid=237
No comments:
Post a Comment